Oleh: Sabaruddin, Mahasiswa Universitas Abulyatama, asal Gayo Lues
Zoom news Gayo Lues -Banjir dan longsor yang kembali melanda Kabupaten Gayo Lues bukan sekadar peristiwa alam tahunan, melainkan peringatan keras atas rapuhnya sistem mitigasi dan tata kelola lingkungan. Di tengah curah hujan tinggi yang kerap mengguyur wilayah Aceh, bencana ini seharusnya bisa diprediksi dan diminimalkan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa risiko justru semakin membesar dari waktu ke waktu.
Data kerusakan memperlihatkan dampak yang tidak kecil. Ribuan warga mengungsi, akses transportasi terputus, serta fasilitas umum lumpuh. Sektor pertanian—yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat—mengalami kerugian signifikan akibat terendamnya sawah dan kebun. Dalam konteks ini, bencana tidak hanya merusak fisik wilayah, tetapi juga menggerus stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat secara menyeluruh.
Yang menjadi sorotan adalah keterkaitan kuat antara bencana dan degradasi lingkungan. Aktivitas penebangan liar, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan kawasan hutan memperparah kondisi geografis yang memang rentan. Hujan ekstrem hanyalah pemicu, sementara akar persoalan terletak pada ketidakseimbangan ekosistem yang dibiarkan berlangsung lama. Tanpa pembenahan serius, siklus bencana akan terus berulang dengan skala yang semakin besar.
Respons pemerintah dalam tahap darurat patut diapresiasi, terutama dalam hal evakuasi dan distribusi bantuan. Namun, publik menuntut lebih dari sekadar penanganan reaktif. Pemerintah harus mampu keluar dari pola lama yang cenderung fokus pada respons jangka pendek, menuju pendekatan preventif dan berkelanjutan.
Penguatan sistem mitigasi menjadi langkah mendesak. Pembangunan sistem peringatan dini yang berbasis teknologi, pemetaan wilayah rawan bencana, serta penataan ruang yang lebih disiplin harus segera diwujudkan. Selain itu, kebijakan reboisasi dan konservasi hutan tidak boleh lagi bersifat administratif semata, melainkan harus disertai pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
Di sisi lain, peran masyarakat tidak bisa diabaikan. Edukasi kebencanaan perlu diperluas hingga ke tingkat desa, disertai pelatihan evakuasi dan pembentukan komunitas siaga bencana. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapan, dampak bencana dapat ditekan secara signifikan.
Pemulihan ekonomi juga menjadi pekerjaan rumah besar. Bantuan logistik memang penting dalam situasi darurat, tetapi keberlanjutan hidup masyarakat bergantung pada kecepatan pemulihan sektor produktif. Pemerintah perlu menghadirkan program nyata seperti bantuan modal usaha, distribusi bibit unggul, serta jaminan akses pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Lebih jauh, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, sejauh mana program berjalan, dan apa dampak nyata yang dihasilkan. Tanpa pengawasan yang terbuka, kepercayaan masyarakat akan terus tergerus.
Bencana di Gayo Lues pada akhirnya menjadi cermin besar bagi arah pembangunan daerah. Ketika eksploitasi lingkungan tidak diimbangi dengan konservasi, maka risiko yang muncul akan jauh lebih mahal daripada manfaat yang diperoleh. Pemerintah memegang tanggung jawab utama, tetapi keberhasilan penanganan sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor.
Momentum ini seharusnya menjadi titik balik. Jika langkah strategis tidak segera diambil, maka Gayo Lues berpotensi terjebak dalam siklus bencana yang berulang tanpa solusi. Sebaliknya, dengan komitmen kuat, kebijakan berbasis data, serta keterlibatan aktif masyarakat, daerah ini memiliki peluang besar untuk bangkit dan menjadi contoh ketangguhan menghadapi bencana di masa depan.(Amin lingga/Sabarudin).
