Oleh: Rauf Ariga.
Zoom news Gayo Lues -Rakyat tidak sedang mencari-cari alasan untuk marah. Mereka juga tidak meminta izin untuk kecewa. Kemarahan hari ini lahir dari satu sumber yang sama: kelelahan panjang akibat janji yang terus diulang, namun jarang ditepati. Ketika kepercayaan diperas habis, yang tersisa hanyalah amarah yang jujur—dan itu sepenuhnya sah.
Hari ini, ironi demokrasi begitu telanjang. Rakyat justru lebih memilih percaya pada kecap Bango daripada pernyataan pejabat. Alasannya sederhana: soal rasa, kecap tidak pernah bohong. Sementara soal janji, kekuasaan terlalu sering mengingkari. Ini bukan lelucon murahan, ini tamparan keras bagi wajah birokrasi yang kehilangan kredibilitas.
Pejabat masih gemar berlindung di balik kata-kata prosedur, regulasi, dan mekanisme. Semua terdengar rapi di ruang konferensi pers, namun ompong di lapangan. Bantuan terlambat, dana mengendap, pelayanan bertele-tele, dan empati terasa dingin. Rakyat yang tertimpa bencana tidak butuh pidato normatif berlapis pasal. Mereka butuh tindakan cepat, nyata, dan berpihak.
Masalah bangsa ini bukan kekurangan aturan, melainkan kekurangan keberanian. Dana ada. Kewenangan ada. Aparat ada. Tapi yang sering tak hadir adalah keberpihakan kepada rakyat kecil. Ketika uang negara lebih lama beristirahat di rekening pemerintah ketimbang sampai ke tangan warga yang membutuhkan, pesan yang terbaca jelas: administrasi lebih penting daripada kemanusiaan.
Ironisnya, di saat rakyat menjerit, pejabat justru sibuk merawat citra. Ketika persoalan belum viral, semua terasa aman. Begitu sorotan publik datang, barulah muncul klarifikasi, pembelaan, dan narasi normatif. Seolah-olah masalah baru diakui keberadaannya setelah ramai dibicarakan. Ini bukan kepemimpinan, ini reaksi panik.
Kepercayaan publik tidak dibangun dari slogan dan baliho. Ia lahir dari konsistensi dan ketegasan. Dari keberanian mengakui kesalahan, bukan dari kecakapan merangkai alasan. Namun yang terjadi justru sebaliknya: rakyat diminta terus bersabar, sementara kesabaran itu sudah habis diperas bertahun-tahun tanpa hasil.
Rakyat tidak bodoh. Mereka melihat, mencatat, dan mengingat. Mereka tahu siapa yang bekerja dan siapa yang sekadar pandai berbicara. Mereka tahu mana pejabat yang turun ke lapangan dan mana yang hanya hadir di podium. Maka jangan heran bila hari ini rakyat lebih percaya pada pengalaman pahitnya sendiri—atau bahkan pada sebotol kecap—daripada pada janji kekuasaan.
Kemarahan publik sering dicap berlebihan, emosional, bahkan dianggap mengganggu stabilitas. Padahal justru kemarahan itu adalah alarm terakhir demokrasi. Yang berbahaya bukan rakyat yang marah, melainkan rakyat yang sudah tidak peduli. Sebab ketika apatisme menggantikan amarah, negara telah kehilangan wibawa moralnya.
Rakyat tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya meminta kejujuran, kecepatan, dan keberanian. Berani memotong birokrasi. Berani bertindak tanpa menunggu sorotan. Berani menempatkan kepentingan rakyat di atas kenyamanan jabatan.
Jika hari ini kepercayaan publik runtuh, jangan salahkan rakyat. Tanyakan pada cermin kekuasaan: apakah amanah dijalankan, atau sekadar dipertahankan? Karena kepercayaan yang hancur tak bisa diperbaiki dengan retorika. Ia hanya bisa ditebus dengan kerja nyata—atau ditinggalkan selamanya.
Dan ingat: rakyat tidak pernah minta izin untuk marah. Tapi jika suatu hari mereka berhenti marah, itu bukan karena keadaan membaik—melainkan karena mereka sudah berhenti percaya.(*)
