ZOOMNEWS, MAKASSAR – Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah bergulir hingga tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU. Berbagai cara dilakukan oleh calon kepala daerah untuk merebut simpati masyarakat guna memenangkan perolehan suara di tanggal 27 November 2024 lalu.
Ya, tak ayal kontestasi politik ini mampu menciptakan suasana ‘panas’ hingga jurang pemisah ditingkat masyarakat bawah. Perbedaan politik hingga pilihan calon kepala daerah bisa menjadi pemicunya.
Dalam rilis quick count hitung cepat disejumlah lembaga survei Paslon nomor urut 1 Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika dengan jargon Mulia berada di posisi teratas. Ketua LSM PERAK Indonesia, Adiarsa MJ, SE, SH, MH turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Paslon Mulia tersebut, yang mana setelah melewati proses panjang dengan melibatkan kampanye intens, debat publik dengan partisipasi segenap warga Kota Makassar.
“Selamat dan sukses kepada Bapak Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham atas terpilihnya sebagai Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar yang baru, semoga amanah dan dapat membawa kota tercinta ini menjadi kota yang lebih sejahtera, bebas korupsi dan berkeadilan,” ucapnya saat diwawancarai, Sabtu (8/12/24).
Adiarsa juga turut menyoroti pemerintahan sebelumnya yang diduga adanya sikap diskriminatif hingga dikotomi dari atas sampai ke tingkat RT RW.
“Selama 2 periode kami mensinyalir dugaan adanya sekat atau pengelompokan baik di tingkat SKPD hingga masyarakat di tingkat RT RW,” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai Pengacara ini.
Menurut hasil investigasi dan pemantauan lembaganya di lapangan, disinyalir ada dikotomi antara orang-orang yang diduga dekat ke walikota sebelumnya dengan orang-orang yang tidak memiliki jaringan langsung ke walikota atau dianggap berseberangan pilihan politik pada pilkada sebelumnya.
“Jenis-jenis orang seperti itu memang agak susah dikritik dan terkesan ada arogansi kepemimpinan. Apakah ada orang yang dijagokan yang back up pejabat-pejabat tersebut, entahlah,” bebernya.
Begitu juga di tingkat RT RW, tentunya akan berdampak terhadap masyarakat jika kebijakan didasari suka atau tidak suka.
“Banyaklah aduan yang masuk ke kami kalau RT atau RW ini tebang pilih dalam menindaklanjuti kepentingan masyarakat. Dan begitu juga masalah stimulan atau bantuan dari pemerintah tentunya akan ada pilah-pilih,” bebernya.
Maka di kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar selanjutnya, Adiarsa meminta Walikota dan Wakil Walikota yang baru dapat merangkul seluruh elemen termasuk personal atau kelompok-kelompok yang beda pilihan.
“Semoga Walikota yang baru dapat merangkul perbedaan. Jangan sampai kayak di daerah lain jangankan warganya yang dirangkul, belum setahun saja walikota dan wakilnya sudah jalan sendiri-sendiri,” tambahnya.
Adiarsa juga menyampaikan agar dimasa kepemimpinan Walikota Makassar yang baru nanti bebas dari korupsi.
“Bebas KKN di lingkup instansi Pemkot itu yang paling penting, kalau masyarakat ada aduan korupsi ayo kita lapor dan kawal. Kami selalu siap di depan,” pungkasnya.
LSM PERAK salah satu lembaga swadaya masyarakat yang getol sebagai lembaga kontrol sosial dan mengawasi kasus korupsi, pelayanan publik, pendidikan dan pemilu.
(*)
